Sempat Curhat Anggaran Diblokir, AHY Dapat Tambahan Rp 620 M dari Sri Mulyani

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akhirnya mendapatkan restu dari Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menambah anggaran Kementeriannya di tahun ini. Besarannya mencapai Rp 620 miliar, turun sedikit dari permintaan awalnya Rp 675 miliar.

Dengan penambahan anggaran ini, AHY optimistis bisa menuntaskan penugasan Kementerian ATR/BPN pada tahun ini, termasuk mengejar target Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) sebanyak 120 juta bidang tanah. Hal ini juga harapannya bisa mendukung penyelesaian target 126 juta bidang tanah terdaftar di tahun 2025 mendatang.

"Sudah cair untuk yang tahun ini. Alhamdulillah anggaran belanja tambahan sekitar Rp 620 miliar rupiah dari Kementerian Keuangan. Beliau Ibu Menkeu (Sri Mulyani) dan juga jajarannya menilai apa yang dilakukan oleh Kementerian ATRBPN ini memang penting," kata AHY, ditemui di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).

Sempat Curhat Anggaran Kena Blokir

Dalam catatan detikcom, AHY sendiri telah mengajukan penambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan sejak bulan Maret 2024 lalu. Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI. Kementerian ATR/BPN sendiri mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 7,59 triliun.

Pada kala itu, ia sempat curhat bahwa anggarannya terkena kebijakan automatic adjustment alias diblokir mencapai Rp 404,31 miliar. Menurutnya, secara keseluruhan anggaran tersebut tidak cukup untuk mengejar target yang harus diselesaikan dalam waktu 7 bulan ke depan. Oleh karena itu, ia meminta tambahan anggaran.

"Untuk itu, dalam rangka meningkatkan PNBP kita juga, kami telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) agar Kementerian ATR/BPN mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 675,87 miliar yang bersumber dari penerimaan PNBP 2023," kata AHY di Senayan, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2024).

AHY juga sempat merincikan alokasi dari dana tambahan tersebut. Pertama, dana sebesar Rp 350 miliar akan dialokasikan untuk Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL). Selanjutnya, sebesar Rp 100,4 miliar akan dialokasikan untuk Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).

"Dan Rp 225,46 miliar dialokasikan untuk penyiapan 104 kab/kota lengkap dan transformasi digital," imbuhnya.

Surati Sri Mulyani

Kemudian pada bulan Mei lalu, AHY pun menyampaikan surat resmi kepada Sri Mulyani. Hal ini dalam rangka menyampaikan maksud dan urgensi dari permintaan penambahan anggaran tersebut.

"Ada satu tantangan, selalu soal kemampuan keuangan, kami sudah memohon secara resmi ke Menkeu, kami membutuhkan dukungan tambahan anggaran untuk bisa mencapai target 120 juta sertifikat bidang tanah," ucap AHY di Denpasar, Bali, dikutip dari Antara, Selasa (21/5/2024).

Menunggu Respons hingga Juli

Berlanjut ke awal bulan Juli, belum ada respons dari Sri Mulyani atas permintaan tambahan anggaran tersebut. AHY menyatakan komitmennya untuk mengawal permohonan tersebut. Pasalnya, menurut dia dana tersebut sangat penting dalam mendukung kinerja Kementerian ATR/BPN.

"Belum (ada respons dari Menkeu), tentunya kita masih terus mengawal itu, yang jelas kami sudah mengusulkan yang merupakan anggaran yang kami rasa esensial, fundamental, untuk bisa menuntaskan program-program kebijakan-kebijakan," kata AHY, ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

AHY menjelaskan, anggaran tersebut akan dipergunakan termasuk juga untuk melakukan berbagai terobosan. Hal ini lantaran masalah-masalah pertanahan dan tata ruang menurutnya memiliki tantangan dalam hal kompleksitasnya sehingga memerlukan terobosan dan dukungan anggaran dalam penyelesaiannya.

"Urusan pertanahan termasuk juga penyelesaian isu-isu tata ruang ini juga kompleks dan butuh dukungan anggaran dan inilah yang sedang kami upayakan walaupun kami paham bahwa negara, pemerintah, memiliki berbagai prioritas. Banyak sekali prioritasnya," ujar dia.

"Semuanya punya kepentingan dan prioritas. Oleh karena itu kami juga mencoba untuk memaklumi situasinya. Tetapi secara khusus kami juga memohon agar anggaran yang dialokasikan ke Kementerian ATR/BPN juga mencukupi kebutuhan dan juga target-target yang kami harus capai," sambungnya.

Akhirnya, pada pertengahan Juli ini, permohonan permintaan anggaran Kementerian ATR/BPN mendapat restu dari Sri Mulyani. Totalnya, AHY mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 620 miliar.