Pasardana.id - Pemerintah yang saat ini masih dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum juga memberlakukan pembatasan subsidi.
Padahal, penyusunan kebijakan tersebut telah direncanakan sejak lama.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengakui, kalau aturan terkait pembatasan BBM ini memang masih dalam pematangan, alias belum rampung.
Dia bilang, pemerintah memang tidak mau buru-buru untuk menetapkan kebijakan tersebut.
"Aturan sampai sekarang kita masih matangkan. Kan tidak boleh terlalu terburu-buru," ujarnya di Jakarta, Kamis (10/10).
Mantan Menteri Investasi ini juga menuturkan, bahwa pemerintah masih mengkaji efek dari kebijakan pembatasan BBM subsidi.
Sehingga, uji coba masih terus digelar di berbagai daerah.
Dirinya memastikan, kalau kebijkan ini hanya menunggu waktu ditetapkan saja.
"Karena kita harus tahu dampak ketika diimplementasikan di tingkat nelayan, petani. Kita lagi uji coba- uji coba terus. Aturannya sudah hampir final. Tapi apakah nanti di zamannya Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu cuma persoalan waktu saja," imbuh dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa pemerintah tengah bersiap untuk membatasi penggunaan BBM subsidi.
Terbaru, pemerintah mau berunding terlebih dahulu dengan para pemangku kepentingan sebelum menjalankan kebijakan tersebut.
Rapat ini akan dilakukan dalam waktu dekat itu.
Meski begitu, Luhut bilang, sosialisasi ke masyarakat terkait kebijakan pembatasan BBM subsidi seperti Solar dan Pertalite sudah berjalan.
Dia berharap, kebijakan ini segera berlaku paling lambat pada bulan Oktober.
